KUKAR –  Setelah Polres Kukar meraih penghargaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Polres Kutai Kartanegara dalam hal itu menambah daftar prestasi polres di wilayah Kaltim, yang mana sebelumnya Polres Balikpapan terlebih dahulu meraih penghargaan tersebut pada Desember 2017 lalu.

HMI Tenggarong mengungkapkan, saya rasa pantas polres kukar  meraih predikat tersebut. “selama ini saya rasakan dan saya lihat banyak sekali perubahan pada polres Kukar mulai dari pelayanan sampai tindakan terhadap pengaduan masyarakat,” akunya.

Polres Kukar melaksanakan sosialisasi DIPA TA. 2019 dan penyerahan rencana pendistribusian anggaran (Rendisgar) kepada subsatker jajaran Polres Kukar.

Sosialisasi ini dilaksanakan untuk mewujudan transparansi di dalam DIPA TA. 2019 kepada anggota, agar dapat memahami, mempedomani, dan melaksanakan apa yang menjadi outcome dan income pada anggaran tahun ini.

Anggaran yang telah diberikan oleh Negara untuk menunjang kinerja Polres Kukar ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara.

HUMAS RESKUKAR – Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau disingkat SKCK yang dikeluarkan oleh Satuan Intelkam Polres Kukar adalah surat keterangan resmi yang diberikan oleh Polres Kukar yang diberikan kepada warga masyarakat selaku pemohon surat keterangan atau suatu keperluan adanya ketentuan yang mempersyaratkan berdasarkan hasil penelitian biodata dari seorang pemohon.

Personel Polres Kukar dalam melayani masyarakat berupaya keras menerapkan Zona Integritas dengan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi  bersih dan melayani (WBBM) dengan meniadakan pungutan liar atau zero pungli.

Kasat Intelkam Polres Kukar AKP Okky Ariyano didampingi BRIGPOL Wahyu PT mengatakan bagi warga masyarakat Kukar yang berkeinginan membuat SKCK terdapat syarat-syarat yang harus disiapkan yaitu

Pelayanan SKCK terhadap pemohon dilayani hari Senin hingga Jum’at dimulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 Wib sedangkan pelayanan sidik jari dilayani hari Senin sampai dengan Jum’at mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 Wib jelasnya, khusus hari Sabtu Sat Intelkam juga melayani perpanjangan SKCK bagi yang telah memiliki berkas sidik jari dimulai pukul 08.00 sampai dengan 10.00 Wib.

Biaya pembuatan SKCK sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ), untuk keperluan legalisir tidak dikenakan biaya atau gratis.

Bagi pemohon SKCK dengan keperluan mendaftar CPNS wajib dimohonkan di Polres, sedangkan guna keperluan melamar pekerjaan swasta bisa diproses pembuatan SKCK di Polsek setempat.