Jakarta — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

“Kami tentu saja sangat merasakan angin segar. Harapan baru di Polri karena memang kalau kami, KPAI, merasakan bahwa kasus anak di akhir-akhir ini memang sangat meningkat,” ujar Komisioner KPAI Diyah Puspitarani, Selasa (24/9/24).

Komisioner Diyah menyatakan pihaknya juga telah menemui Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada untuk menyampaikan apresiasi KPAI secara langsung.

Kepada Kabareskrim, KPAI menyampaikan harapan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

“Sebagai direktorat yang betul-betul mengurusi, bertanggungjawab terhadap perempuan, perlindungan anak, dan juga perdagangan orang,” harap Komisioner Diyah.

Sebelumnya, Kapolri secara resmi menunjuk Brigjen Pol Desy Andriani sebagai Direktur Tindak Pidana PPA-PPO. Penunjukan dan pembentukan direktorat baru ini menjadi bukti komitmen Kapolri dalam melindungi hak perempuan, anak, dan kelompok rentan di Indonesia.

“Ini adalah wujud komitmen Kapolri dalam memberikan keadilan kepada perempuan, anak, serta kelompok rentan dengan pembentukan Direktorat PPA dan PPO,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.

Pesan As SDM Kapolri Pada Siswa Bintara Polri: Kalian Adalah Saudara Satu Sama Lain

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo kembali mengingatkan para siswa Bintara Polri yang tengah menjalani pendidikan agar saling menjaga dan mengingatkan sebagai bentuk kepedulian.

Pesan ini ditekankan Irjen Pol Dedi Prasetyo terutama kepada para siswa dari Polda Jatim dan dari Polda Papua yang sedang belajar bersama di SPN Polda Jawa Timur.

“Dari Jawa Timur, mulai paling ujung Ngawi sampai Banyuwangi, dari tengah Gresik sampai dengan paling atas itu Trenggalek, itu adalah saudara-saudara kalian. Yang dari Jatim, yang dari Papua ini semua adalah saudara-saudara kalian, ini adalah sahabat-sahabat kalian, ini adalah teman kalian yang sama-sama berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Irjen Pol Dedi Prasetyo

Dua bulan menjalani Pendidikan di SPN Polda Jatim, siswa-siswa dari Polda Papua ini sempat kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru mereka.

Apalagi kebiasaan siswa-siswa Polda Jatim yang suka berkomunikasi dengan Bahasa Jawa. Namun hal ini cepat teratasi dengan pola pengasuhan yang diterapkan SPN Polda Jatim. Ka SPN Polda Jatim Kombes Pol Agus Wibowo mengatakan salah satu cara membuat para siswa Polda Jatim dan Polda Papua cepat membaur adalah dengan membuat keluarga asuh.

“Jadi kita tidak menggabungkan siswa-siswa dari Papua dalam satu kelompok tapi kita menyebar mereka di semua peleton. Dengan harapan mereka bisa lebih terbiasa dan cepat belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru,”ujar Kombes Pol Agus Wibowo.

Kombes Pol Agus menambahkan SPN Polda Jatim juga kerap menggelar acara kebersamaan dengan mencampurkan siswa-siswa dari Jawa Timur dan Papua dengan harapan keakraban diantara mereka lebih cepat terjalin.

Sementara itu, 150 siswa Bintara asal Polda Papua yang belajar di SPN Polda Jatim mengaku senang belajar dan berlatih dengan saudara-saudara mereka dari Jawa Timur.

Hal ini diakui Sofian Arsad, Adolof Bonsapia dan Sahrullah yang mewakili rekan-rekan mereka.

“Saya sempat merasa kesulitan berkomunikasi karena mereka suka pakai Bahasa Jawa yang saya tidak mengerti. Tapi lama kelamaan kita bisa saling memahami,” ujar Sofian.

Senada dengan Sofian, Adolof juga sempat bingung berkomunikasi namun ia menyampaikan secara langsung kepada teman dari Jawa Timur agar menggunakan Bahasa Indonesia.

“Saya sampaikan dengan baik-baik. Mereka langsung menggunakan Bahasa Indonesia. Saya mengerti mungkin karena Bahasa jawa adalah Bahasa sehari-hari. Jadi tanpa sadar suka terbawa, “kata Adolof.

Sementara itu Sahrullah satu-satunya siswa Bintara Polda Papua yang beragama Islam mengaku senang bisa mendapat kesempatan dikirim ke SPN Polda Jatim.

“Saya di sini merasa senang karena kami anak-anak Papua diterima dengan tangan terbuka. Saya juga merasa Bahagia karena di SPN Polda Jatim banyak sekali saudara-saudara saya yang Muslim, mengingat saya adalah satu-satunya siswa Muslim di Polda Papua. Tapi di saat yang bersamaan saya juga merasa sedih meninggalkan keluarga dan ini perjalanan pertama saya keluar dari Papua, “kata Sahrullah.

Total ada 900 siswa Bintara belajar di SPN Polda Jatim. 150 siswa diantaranya berasal dari Polda Papua. Mereka akan menyelesaikan pendidikan pada bulan Desember 2024.

Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Brigjen Desy Andriani. Kementerian PPPA sangat menghargai langkah Jenderal Sigit.

“Kementerian PPPA sangat menghargai pembentukan Direktorat PPA dan PPO di Bareskrim Mabes Polri mengingat penanganan kasus perempuan dan anak memerlukan kecepatan, komprehensif dan berlandaskan kepentingan terbaik mereka,” kata Bintang dalam siaran pers, Selasa (24/9/2024).

Bintang berharap keberadaan Direktorat PPA dan PPO akan memperkuat penanganan setiap kasus tindak pidana PPA dan PPO untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia juga berharap kepada petugas agar memiliki empati dan kepekaan terhadap trauma yang dialami korban sehingga tidak lagi ada korban yang kebingungan atau rasa takut untuk melapor.

“Kami yakin adanya Direktorat PPA dan PPO, setiap kasus akan ditangani dalam satu komando yang terpadu. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak akan mempercepat proses penanganan, sehingga korban tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan keadilan. Layanan yang komprehensif akan memastikan korban mendapatkan dukungan psikologis, medis, dan hukum yang mereka butuhkan untuk bangkit dan melanjutkan hidup,” ucap Bintang.

Lebih lanjut, Bintang memastikan Kementerian PPPA akan terus bermitra dengan Kepolisian RI untuk bersama-sama mewujudkan pelindungan perempuan dan anak di Indonesia dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Pemerintah, kata Bintang, ingin perempuan dan anak bebas dari kekerasan.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kehidupan yang penuh martabat dan bebas dari kekerasan. Kita semua memiliki peran untuk mewujudkannya,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Bintang juga mengingatkan bahwa siapa saja yang melihat, mendengar, atau bahkan mengalami kekerasan baik terhadap perempuan dan anak untuk dapat segera melaporkan ke Layanan SAPA 129 melalui call center 129 atau melalui WhatsApp di 08111 129 129.

Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Parabowo melalui Surat Telegram Nomor ST/2100/IX/KEP/ 2024 tanggal 20 September 2024 telah menunjuk Brigjen Pol Desy Andriani menjadi Direktur Tindak Pidana Perempuan Dan Anak dan Perdagangan Orang. Selain itu, Kapolri juga telah menunjuk dan menetapkan delapan perwira menengah Polri untuk menjadi Direktur Tindak Pidana Siber Di Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Tengah dan Polda Papua sebagai konsekuensi atas telah diterbitkannya PERKAP Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan PERKAP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Jakarta — Tenaga Ahli Bidang Sosial dan Budaya Ibu Kota Nusantara (IKN), Andresius Namsi, mengajak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan mensyukuri kondisi saat ini, di mana roda pembangunan berjalan baik. Terlebih, Kalimantan terpilih menjadi pusat pemerintahan RI untuk menuju Indonesia yang modern dan negara maju.

Tak dipungkirinya, 2024 adalah tahun yang krusial bagi bangsa Indonesia. Sebab, adanya pemilu serentak yang saat ini telah dipilih presiden dan wakil presiden untuk dilantik pada Oktober 2024.

“Pertama-tama, tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Perayaan HUT-RI ke-79 Tahun 2024 ini. Kita bersyukur 2024 bangsa Indonesia melewati Pemilihan Presiden periode 2024-2029 dengan baik. Sehingga roda pembangunan bangsa tetap dapat berjalan dengan baik, tanpa gangguan yang berarti,” ujar pria yang juga menjabat Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) itu, Sabtu (10/8/24).

Lebih lanjut ia memandang, masyarakat Kalimantan diharapkan memiliki semangat, jiwa juang, serta peningkatan SDM yang harus dipersiapkan sebagi syarat menjadi negara Indonesia modern dan maju.

“Peningkatan kualitas SDM yang saya maksudkan di sini, bukan sekedar kualitas keahliannya, melainkan kualitas karakter manusia Indonesia modern sebagai syarat menjadi negara Indonesia yang modern dan maju perlu dipersiapkan kualitasnya,” ungkapnya.

Perubahan lokasi pusat pemerintahan RI ini pun dipandangnya akan merubah wajah dan landscape pusat aktifitas pemerintahan Indonesia. Semua ini diperlukan sebagai syarat untuk Indonesia menjadi negara maju di mana kualitas, efektifitas dan efisiensi pusat pemerintahan diperlukan sebagai faktor yang utama.

Ia pun mengingatkan bahwa HUT-RI ke-79 Tahun 2024 merupakan Peringatan Kemerdekaan RI yang mengharukan bagi bangsa Indonesia. Apalagi, tahun ini menjadi keistimewaan karena diselenggarakan di IKN.

“IKN ini adalah hasil karya anak-anak bangsa sendiri setelah 79 Tahun Indonesia merdeka. Kita semua perlu menghadapi kondisi yang saya sebut Re-Posisi dan Transformasi Peradaban.