Pos

Puluhan Unit Kerja Raih WBK/WBBM, Polri: Wujud Nyata Birokrasi Bersih dan Melayani 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggelar apresiasi dan penganugerahan unit kerja yang berhasil memperoleh predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021, Senin (20/12/2021).

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 diserahkan lamgsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia. Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 akan digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung offline dan melalui daring online. Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin hadir secara daring untuk memberikan arahan pada para penerima predikat.

Pada tahun 2021 ini, sebanyak 4.042 unit kerja yang berjuang melewati rangkaian proses evaluasi zona integritas. Dari ribuan unit kerja tersebut, terdapat 486 unit kerja yang berhasil mendapat predikat WBK.

“Penyerahan predikat ini dalam rangka memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa salah satu tujuan terselenggaranya acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil yang nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Saya juga berharap, acara ini bisa menjadi forum untuk menggali masukan dan saran perbaikan bagi program reformasi birokrasi yang berkenaan peningkatan pelayanan dan integritas,” ujarnya.

Dari ratusan unit kerja yang meraih predikat WBK, Polri mendapatkan 36 unit kerja yang meraih predikat tersebut. Sementara terdapat 4 unit di Polri yang meraih predikat WBBM.

Dalam acara ini juga diberikan apresiasi terhadap pimpinan perubahan yang berhasil membangun unit percontohan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menjadi salah satu penerima penghargaan ini. Penghargaan diwakili dan diterima oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Terkait pemberian penghargaan zona integritas WBK/WBBM yang diraih Polri, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pun mengucapkan terima kasih. Menurutnya, penghargaan ini merupakan upaya Polri untuk menghilangkan budaya korupsi, peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan masyarakat.

“Predikat WBK/WBBM bukan hanya simbol, tapi merupakan wujud nyata untuk menciptakan birokrasi yang berwibawa, bersih dan melayani,” kata Dedi.

Ia pun menegaskan Polri akan terus selalu memperbaiki dan berusaha untuk terus memperbanyak unit kerja yang termasuk dalam predikat WBK/WBBM.

“Polri terus berusaha lebih baik agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” katanya.

Berikut daftar 36 unit kerja di Polri yang meraih WBK:

  1. Kepolisian Resor Sumbawa Barat
  2. Biro SDM Polda Kalimantan Selatan
  3. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Bali
  4. Kepolisian Resor Pasuruan Kota
  5. Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB
  6. Direktorat Intelijen Keamanan Polda NTB
  7. Pelayanan Markas Polda DIY
  8. Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara DIY
  9. Kepolisian Resor Pati
  10. Kepolisian Resos Purbalingga
  11. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sumatera Selatan
  12. Direktorat Samapta Polda Kalimantan Selatan
  13. Bidang Hukum Polda Jawa Timur
  14. Kepolisian Resor Lubuk Linggau
  15. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah
  16. Kepolisian Resor Pulang Pisau
  17. Kepolisian Resor Balangan
  18. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur
  19. Kepolisian Resor Seruyan
  20. Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya
  21. Kepolisian Resor Cilegon
  22. Kepolisian Resor Merangin
  23. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau
  24. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kepulauan Riau
  25. Biro SDM Polda Kalimantan Tengah
  26. Kepolisian Resor Belitung Timur
  27. Polres Agam
  28. Divpropam Polri
  29. Ditpolairud Polda Sumbar
  30. Polres Labuhan Batu
  31. Puskeu Polri
  32. SSDM Polri
  33. RS Bhayangkara Mohamad Hasan Palembang
  34. Polres Bantul
  35. Polres Pulau Buru
  36. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran

Berikut daftar 4 unit kerja di Polri yang meraih predikat WBBM:

  1. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY
  2. Kepolisian Resor Kotawaringin Barat
  3. Kepolisian Resor Banyuasin
  4. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri

Kapolri Tekankan Itwasum Polri Harus Jadi Wasit Tegas yang Tak Ragu Keluarkan Kartu Merah

DIY – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi analisa dan evaluasi (Anev) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, di Yogyakarta, Jumat (17/12/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal peran utama dari fungsi pengawasan adalah untuk tetap menjamin suatu organisasi berjalan sebagaimana mestinya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

“Baik perencanaannya, kesiapan SDM-nya, logistiknya, bagaimana pemanfaatan penggunaan anggaran. Sehingga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang basis dari kinerja berbasis anggaran bagaimana pertanggungjawabkan semua, sehingga akuntabel, efektif dan efisien,” kata Sigit mengawali pengarahannya.

Di dalam organisasi Polri, Sigit menekankan bahwa Itwasum Polri merupakan salah satu bagian yang sentral. Sigit mengibaratkan bahwa, Itwasum adalah seorang wasit di dalam pertandingan olahraga. Yang dimana, harus mampu bersikap tegas ketika adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

“Ibarat suatu pertandingan olahraga rekan-rekan adalah seorang wasit yang mampu menjadi wasit yang tegas. Sehingga pertandingan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan fair, tidak ada pemain yang melakukan pelanggaran, offside atau bahkan kita ikut larut ke dalam salah satu klub pemain,” ujar eks Kapolda Banten itu.

Sebagai wasit yang tegas, kata Sigit, harus tahu kapan mesti mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah. Bahkan, juri lapangan itu juga bisa mengeluarkan pemain dalam suatu pertandingan apabila melakukan pelanggaran yang keras.

“Sehingga pada saat waktunya melihat kapan ini harus diberikan kartu kuning. Rekan-rekan juga tidak ragu-ragu kapan diberikan kartu merah. Bahkan rekan-rekan juga bisa meminta pemain keluar,” ucap mantan Kabareskrim Polri ini.

Analogi itu, kata Sigit, Itwasum harus berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa Polri sudah sesuai dengan tugas pokoknya yakni, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sehingga, tingkat kepercayaan masyarakat akan terus meningkat terhadap institusi Korps Bhayangkara.

“Sehingga betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya melindungi, melayani dan mengayomi secara profesional. Kemudian muncul kepercayaan. Karena pelayanan yang baik dan kemudian harapan kita kepuasan publik yang tentunya akan makin meningkat. Kepercayaan publik akan semakin meningkat tentunya ini sangat baik untuk organisaisi kedepan. Penting sekali kepercayaan dan kepuasan publik. Sehingga Polri hadir dilapangan betul-betul dicintai masyarakat,” papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit meminta kepada Itwasum Polri untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis. Perkembangan teknologi informasi dan tantangan lainnya, kata Sigit, Polri harus bisa cepat beradaptasi dengan hal tersebut.

“Demikian juga disikapi seluruh personel Polri untuk betul-betul kemudian bisa atasi ini semua. Tentunya peran dari Itwasum Polri selalu mengingatkan dan memanfaatkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Seperti pemanfaatan teknologi informasi. Bagaimana mau tidak mau kita harus transparan dan akuntabel. Ini menjadi harapan publik yang terus berkembang dan kita mengawal serta menjaga agar organisasi betul-betul mencapai tujuan dengan baik,” tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit memaparkan soal transformasi menuju Polri Presisi di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan terhadap seluruh bidang transformasi organisasi, operasional dan pelayanan publik. Itwasum Polri harus memastikan mengawal hal itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan.

Terkait manajemen pengawasan, Sigit menyampaikan harus meliputi, memberikan penjaminan kualitas, memberikan konsultasi, perumusan kebijakan, pengembangan dan perencanaan, memberikan arahan dan bimbingan teknis, serta pendampingan kegiatan.

Dari semua hal itu nantinya diharapkan, terjadinya pelaksanaan audit, reviu, pemantauan tindaklanjut, evaluasi, sosialisasi, dan asistensi serta pengendalian mutu. Sehingga dapat terwujud proses manajemen yang terlaksana dengan baik.

Terkait hal itu, Sigit mengungkapkan, Posko Presisi yang dibentuknya masih terus melakukan pengawasan terkait dengan hal tersebut. Penilaian itu dilaksanakan dalam rangka adanya satu ukuran baik dari kuantitas maupun kualitas.

“Terkait program transformasi di bidang pengawasan sudah disampaikan ada 3 hal, pengawasan oleh pimpinan pada setiap kegiatan, penguatan di fungsi pengawasan dan pembentukan fungsi pengawasan masyarakat. Dimana dari 3 program itu pencapaiannya hampir 100 persen jadi dalam hal ini saya ucapkan selamat ke rekan-rekan,” kata Sigit.

Sigit menekankan soal penanganan aduan masyarakat ke aparat kepolisian. Saat ini, kata Sigit, Polri telah memiliki wadah Dumas Presisi dan Dumas Surat. Karenanya, Ia meminta jajarannya agar melakukan tindaklanjut dari pengaduan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang responsif, komunikatif, manajemen pengaduan yang baik, petugas yang profesional, perkembangan penanganan dan Hotline pengaduan.

“Sehingga aduan masyarakat bisa kita tindaklanjuti. Bila kita melakukan langkah-langkah keliru maka muncul masalah baru. Yang tadinya aduan tidak benar tapi kita tidak pas menanggapinya itu jadi masalah baru. Harapan masyarakat harus bisa terjawab. Kalau bisa lakukan pengawalan, harapan masyarakat pasti aduan ditindaklanjuti,” ujar Sigit.

Sigit juga menyinggung fenomena di media sosial yang kerap mengangkat pelanggaran dari personel kepolisian. Ia juga membahas kemunculan beberapa tagar Bahkan, muncul stigma tidak viral maka proses hukum tidak berjalan.

Terkait fenomena itu, Sigit menekankan harus ada proses evaluasi untuk menghilangkan stigma yang berkembang di masyarakat. Menurut Sigit, evaluasi itu menjadi bagian dari Polri dewasa ini yang tidak anti-kritik terhadap masukan dari masyarakat.

“Ini waktunya kita berbenah untuk melakukan hal yang lebih baik. Bagaimana kita melihat perkembangan medsos terkait peristiwa yang diupload. Ini menjadi tugas kita semua,” jelas Sigit.

Menurut Sigit, semua personel kepolisian saat ini harus mampu keluar dari zona nyaman. Hal itu demi mewujudkan harapan masyarakat sebagai Polri yang dicintai dan diharapkan.

Oleh karena itu, Sigit menyebut, harus ada jiwa kepemimpinan yang kuat dan melekat di setiap personel Korps Bhayangkara. Pemimpin, kata Sigit, harus memberikan pelayanan, membawa visi-misi organisasi, memahami lapangan, cepat mengambil keputusan, dan memahami kesulitan anggota.

“Ini harus diberikan pemahaman. Sehingga level manager dari bawah sampai atas menyesuaikan. Harapan saya menjadi pemimpin melayani bukan dilayani. Jadi tolong dibantu mengawasi,” tutup Sigit.

Pengarahan di Polda Sultra, Kapolri Tekankan Kawal Investasi di Tengah Pandemi Covid-19

Sultra – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pengarahan kepada jajaran Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (15/12). Dalam kesempatan arahan, ia menekankan sejumlah kegiatan mulai dari pengendalian Covid-19 hingga mengawal iklim investasi di Indonesia.

Terkait pengawalan investasi, Sigit mengingatkan pesan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepada Polri untuk mengawal segala bentuk investasi di Indonesia.

Jokowi meminta kepada seluruh Kapolda untuk mengawal investasi di Indonesia saat memberikan pengarahan di Apel Kasatwil, pada Jumat 3 Desember lalu di Bali. Ia bahkan tegas meminta kepada Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda yang tak mampu mengawal investasi.

“Harapan kita kesempatan ini, saat negara lain terdampak Pandemi Covid-19, maka negara kita berdasarkan hasil kerja keras kita semua. Saat laju Covid-19 sedang bagus, inilah kesempatan kita membuka ruang negara lain untuk investasi ke Indonesia,” kata Sigit dalam pengarahannya.

Instruksi Sigit ini juga berlaku untuk semua Kapolda jajaran. Mengingat, kata Sigit, jika iklim investasi berjalan kondusif dan tidak ada gangguan, maka hal itu akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian tanah air di tengah Pandemi Covid-19.

“Mau tidak mau ini harus kita kawal. Sehingga disatu sisi investasi bisa masuk ke Indonesia dan kemudian berdampak pertumbuhan ekonomi dan multiplier effect ke masyarakat juga betul-betul bisa didapat. Ini menjadi perhatian kita semua bagaimana mengawal iklim investasi. Pak Presiden ingin polisi mampu mengawal jangan jadi masalah yang menghambat investasi,” ujar mantan Kapolda Banten itu.

Kemudian terkait penanganan dan pengendalian Covid-19, Sigit kembali menekankan, soal kesiapan dan antisipasi yang harus dilakukan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal itu untuk mencegah terjadinya laju pertumbuhan Covid-19.

Upaya yang harus dilakukan, sambung Sigit, adalah melakukan akselerasi vaksinasi sehingga kekebalan komunal segera terbentuk. Lalu, pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin. Selain itu, harus dilakukan pula antisipasi dan pencegahan agar varian baru Covid-19 tidak masuk ke Indonesia.

“Vaksinasi juga dipercepat, prokes ketat dan aplikasi PeduliLindungi terpasang. Bapak Presiden berterima kasih kepada kita semua yang telah bekerja keras. Sehingga angka ini tercapai dan sangat bagus posisi pengendalian Covid-19,” ucap Sigit.

Demi memastikan iklim investasi yang tanpa gangguan, eks Kabareskrim Polri ini menegaskan kepada Polda jajaran untuk mampu melakukan deteksi dini dan penanganan dengan cepat. Menurutnya, dalam menghadapi situasi, harus terlebih dahulu mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan yang terakhir baru represif.

“Ke depan tindakan preemtif dan preventif menyelesaikan masalah, represif langkah terakhir. Polri harus hadir di tengah masyarakat. Sehingga masalah bisa diselesaikan sebelum ada potensi gangguan. Itu menjadi tugas kita,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyebut, sinergitas dan soliditas TNI-Polri bersama, Pemda, relawan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan elemen lainnya terus berjalan dengan baik dan bersatu padu demi mengawal seluruh kebijakan Pemerintah.

“Soliditas TNI-Polri saya kira ini kita bangun lama dan harus dilanjutkan. Karena ini kunci utama. Jangan sampai ada celah membuat TNI-Polri bisa diadu karena akan menjadi kerugian kita semua. Panglima TNI dan saya sepakat, kalau ada masalah harus ditindak tegas agar tak terulang. TNI mitra kita yang harus terus berkerjasama untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan nyaman.” papar Sigit.

Lebih jauh, Sigit mengingatkan untuk terus mengawal program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) demi mewujudkan harapan masyarakat terhadap institusi Korps Bhayangkara.

“Hal lain saya kira terkait dengan program Presisi. Saya harapkan pencapaian 100 persen tentang target kuantitas. Tinggal kualitas bisa dirasakan masyarakat. Agar kita menjadi Polri yang Presisi dan dipercaya masyarakat. Saya titipkan tanggung jawab ini dan saya yakin rekan-rekan mampu,” tutup Sigit.

Gelar Akselerasi Vaksinasi serentak se-Indonesia, Kapolri Optimis Target 70 Persen Terwujud

Sultra – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kegiatan vaksinasi massal yang digelar di seluruh Indonesia atau 34 Polda jajaran. Dalam kesempatan ini, Sigit mengecek langsung di Lapangan Sorumba, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (15/12/2021).

Sigit mengungkapkan, kegiatan ini merupakan wujud dari akselerasi percepatan vaksinasi Covid-19 dalam rangka mencapai target 70 persen guna terbentuknya kekebalan komunal, sebagaimana harapan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

“Kita harapkan dalam kurun waktu kedepan sampai dengan minggu terakhir, kita betul-betul, bisa mencapai target 70 persen. Sebagaimana menjadi target Pak Presiden, agar betul-betul terbentuk kekebalan komunitas yang diharapkan,” kata Sigit dalam tinjauannya.

Mantan Kapolda Banten itu merasa bersyukur lantaran mendapatkan laporan dari Kapolda Sultra, bahwa ada peningkatan capaian akselerasi vaksinasi 49 persen. Tren positif itu, kata Sigit harus dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya.

“Sehingga kemudian target kekurangan untuk mencapai 70 persen ini betul-betul bisa kita kejar. Harapan kita, bisa pertahankan terkait kemampuan kita untuk mengendalikan laju Covid-19 di angka yang sudah sangat bagus, positivity rate dibawah 1, angka kematian dan BOR kita berada di posisi yang sangat baik,” jelas Sigit.

Menurut eks Kabareskrim Polri tersebut, akselerasi vaksinasi dalam rangka pencapaian target kekebalan komunal menjadi sangat penting dalam hal pengendalian Pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, Sigit menyatakan bahwa, pencapaian kekebalan komunal tersebut juga merupakan salah satu upaya dalam rangka menangkal segala jenis varian baru Covid-19 salah satunya adalah Omicron.

“Ini sangat penting karena kita tahu saat ini muncul varian baru kurang lebih 72 negara saat ini sudah terjangkit varian baru Omicron. Sehingga mau tidak mau, salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana akselerasi vaksinasi khususnya terhadap masyarakat yang belum sempat vaksin mungkin karena takut atau karena hoaks, atau karena aktivitasnya atau karena hal lain,” ujar Sigit.

Oleh sebab itu, Sigit menegaskan, untuk mencapai target 70 persen dan menangkal varian baru Covid-19, harus mengedepankan kerjasama atau sinergitas antar seluruh pihak.

“Sehingga mau tidak mau ini perlu kerjasama, sinergitas yang sangat kuat antara Pemda baik tingkat provinsi, kabupaten dan TNI-Polri dan seluruh masyarakat. Termasuk relawan,” ucap Sigit.

Selain akselerasi vaksinasi, Sigit menyebut, kedisiplinan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari juga harus terus dilaksanakan. Dengan dua hal itu dilakukan, kata Sigit, Indonesia akan semakin siap dalam menggelar seluruh event nasional maupun internasional.

“Namun demikian, dengan adanya varian baru kita tetap waspada menjaga protokol kesehatan. Dan kedepan kita akan hadapi berbagai macam rangkaian G-20 yang dimana masalah pengendalian Covid-19, masalah pertumbuhan Covid-19, menjadi salah satu yang penting diperhatikan,” tutur Sigit.

Dengan diselenggarakannya event nasional maupun internasional, Sigit menekankan, hal itu akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia yang terus meningkat di tengah Pandemi Covid-19.

“Dan Alhamdulillah mudah-mudahan di kuartal keempat ini akan terus naik. Dan ini tentunya jadi harapan baru bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Sultra. Ini mau tidak mau perlu sinergitas kerjasama. Sehingga pengendalian Covid-19 tetap berjalan dengan baik, penjagaan protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan disiplin, dan pertumbuhan ekonomi bisa kita dorong. Sehingga kemudian ini semua menciptakan iklim investasi yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di seluruh Indonesia khususnya Sultra,” kata Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang sudah antusias untuk mengikuti akselerasi vaksinasi. Menurutnya, masyarakat tak perlu khawatir dengan segala bentuk hoaks terkait dengan vaksin. Menurut Sigit, vaksin justru memberikan kekebalan imunitas, melindungi diri sendiri dan orang lain.

“Jadi sekali lagi jangan ragu-ragu untuk ikut vaksinasi, petugasnya siap, vaksinnya siap. Tinggal bagaimana kemudian masyarakat berbondong-bondong datang di gerai vaksin yang sudah disiapkan TNI-Polri, Pemprov dan seluruh relawan,” ujar Sigit.

Saat meninjau tersebut, Sigit juga menyempatkan untuk melakukan interaksi secara langsung melalui virtual ke beberapa wilayah terkait dengan akselerasi vaksinasi. Ia mendengarkan sejauh mana proses yang sudah berjalan dan memberikan masukan.

Diantaranya adalah untuk terus melakukan percepatan akselerasi vaksinasi guna memenuhi target 70 persen sehingga kekebalan komunal dapat terbentuk.

“Tolong di push lagi agar lebih baik ya. Tentunya pengaturannya harus dipersiapkan dengan baik sehingga pencapaian vaksin maksimal. Kita ingin tahu kesulitan apa yang dihadapi rekan-rekan untuk mencapai target yang diberikan pak Presiden. Tolong dilaporkan pada saat anev, sehingga pencapaian target itu bisa direalisasikan,” ujar Sigit.

Untuk diketahui, dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi sebagaimana arahan Presiden RI, Polri melaksanakan vaksinasi secara serentak di 3.265 titik pada 34 Polda di seluruh Indonesia.

Kapolri Bicara Wujudkan SDM Unggul di Acara Bantuan Pendidikan Putra-Putri Polri

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri penyerahan bantuan pendidikan perguruan tinggi bagi putra-putri Polri dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyerahan bantuan dihadiri Menteri BUMN, Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/12/2021).

Dalam sambutannya, Kapolri mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas program pendidikan yang dilakukan BUMN untuk putra-putri Polri.

“Ini adalah bantuan dan partisipasi dari sekian bantuan yang telah diberikan BUMN kepada Polri. Jadi dalam kesempatan ini kami berterima kasih,” kata Sigit.

Sigit menuturkan, Kementerian BUMN terus mendukung program pendidikan dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mantan Kabareskrim Polri ini menyebut dengan mempersiapkan SDM yang unggul maka akan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju.

“Mau tak mau terkait dengan perkembangan strategis sesuai arahan Pak Presiden ini, dilakukan dengan mempersiapkan SDM unggul dan bagaimana membuka ruang iklim investasi dengan membuat undang-undang yang menyederhanakan birokrasi sehingga menjadi bagian mempercepat dan menarik investasi baik dari luar maupun dalam negeri,” ujar Sigit.

Dengan adanya program pendidikan ini, kata Sigit, merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan SDM unggul sebagaimana cita-cita dari Presiden Jokowi dalam memanfaatkan bonus demografi yang ada kedepan. Sehingga Indonesia bisa mempersiapkan diri menjadi negara yang lebih maju.

“Berdasarkan survei menyampaikan Indonesia bisa mengelola bonus demografi yang ada, mengelola SDM yang ada, memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan bagaimana kita mampu meningkatkan SDM, maka harapan Indonesia menjadi negara nomor 4 di dunia,” ucap Sigit.

Berdasarkan data proyeksi dari PricewaterhouseCoopers (PwC) pada, berada di peringkat keempat dari 10 negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$ 10,52 triliun pada 2050. Jumlah itu berada di bawah Tiongkok, India dan Amerika.

Dari laporan yang diterima, Sigit mengatakan, program pendidikan yang diberikan Kementerian BUMN selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2020, sebanyak 597 putra-putri Polri mengikutinya. Tahun ini meningkat menjadi 876. Ia pun berharap tahun 2022, program pendidikan ini bisa menyentuh angka seribu.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolda Banten itu juga memaparkan bahwa Polri juga melakukan hal yang sama dengan menyaring anak-anak bangsa yang mempunyai prestasi untuk menjadi anggota Polri. Ia pun berharap, para penerima program pendidikan dari Kementerian BUMN ini dapat menjadi bagian dari Kementerian BUMN ke depannya.

“Harapan kami adik-adik kami yang diberikan bantuan pendidikan ini juga nanti ke depan bisa menjadi talent-talent, barangkali mungkin ada yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan BUMN, maka adik-adik ini calon-calon keluarga besar dan berkontribusi buat BUMN,” tutur Sigit.

Lebih lanjut, Sigit berharap sinergitas antara Polri dan Kementerian BUMN serta Kementerian lainnya tetap terjalin dengan erat. Sebagai contoh, ia mengatakan bagaimana sinergitas antara Polri dan Kementerian BUMN menghadapi Pandemi Covid-19.

Dengan adanya sinergitas antara kementerian/lembaga serta masyarakat, ia pun mengatakan Indonesia saat ini dalam kondisi lebih baik dalam hal pengendalian laju Covid-19.

“Indonesia saat ini dalam kondisi bagus dan ini kesempatan kita agar segera bangkit kemudian bersinergi membuat pertumbuhan ekonomi yang beberapa waktu lalu terjadi kontraksi betul-betul bisa kita dorong,” kata Sigit.

Sigit juga menyampaikan bahwa Polri siap mengawal program-program dari Kementerian BUMN untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

“Kami siap selalu mengawal dan bersinergi dengan program-program ke depan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia guna mewujudkan Indonesia maju, Indonesia tumbuh,” papar Sigit.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, Polri merupakan lembaga negara yang terus mendukung dan mengawal segala kebijakan di berbagai sektor.

“Memang kenapa salah satunya, sejak dua tahun lalu kita terpikir mendukung Polri. Karena kita banyak sekali kerjasama dengan pihak Polri di segala lini. Terbukti sampai hari ini bagaimana Polri jadi partner yang baik untuk kami,” kata Erick.

Salah satu bukti konkret, dikatakan Erick adalah, Polri selalu berada di garis terdepan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Diantaranya adalah mengawal distribusi vaksinasi Covid-19.

“Dan kita juga buktikan ketika saat Covid-19, pun distribusi bahkan vaksinasi ujung tombaknya di pihak Polri dan TNI. Karena itu dua tahun lalu diluncurkan program membantu putta-putri kepolisian yang pangkatnya baru perwira pertama untuk kita bantu pendidikannya,” tutup Erick.

Jadi Ketum PB ISSI, Jenderal Sigit Janji Tingkatkan Prestasi Atlet Sepeda untuk Harumkan Indonesia

JAKARTA – Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) masa bakti 2021-2025. Usai resmi menjabat Ketua Umum, Sigit berjanji bakal meningkatkan prestasi atlet-atlet sepeda sehingga bisa mengharumkan nama bangsa.

Hal tersebut disampaikan Sigit usai Rakernas PB ISSI yang beragendakan pelantikan Ketua Umum sekaligus menyusun dan mengevaluasi kebijakan program kerja pengurus PB ISSI di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (11/12).

“Bagaimana ke depan sport sepeda ini menjadi salah satu, sumbangan kontribusi dalam rangka mengharumkan nama bangsa di event Internasional apakah itu di Asean Games, Sea Games, Olimpiade ataupun kejuaran-kejuaran Internasional yang lain,” kata Sigit.

Sigit yang juga menjabat Kapolri itu mengatakan, jajaran kepengurusanya telah membuat rencana kerja dengan menselaraskan desain besar olahraga nasional yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Sigit memahami, bahwa saat ini olahraga sepeda sangat digemari oleh masyarakat diseluruh wilayah Indonesia, dari pelosok hingga kota besar.

“Dan ini tentunya kita berusaha mewujudkan, membuat track-track atau jalur. Apakah itu diperkotaan ataukah track-track baru maupun seperti yang dikatakan oleh Ketum Koni, menyediakan track yang bisa digunakan untuk event Internasional,” ujar Sigit.

“Untuk menambah Tour De Singkarak, Tour De Bali dan sebagainya, akan kita tambah sehingga Indonesia menjadi tujuan wisata sport. Sport tourism ,” tambah Sigit menekankan.

Hal-hal tersebut, kata Sigit merupakan program yang telah dipersiapkan oleh jajaran kepengurusannya ke depan. Disamping itu, pihaknya juga akan membuat jalur sepeda baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi sehingga masyarakat memiliki jalur sepeda sendiri.

“Ini bisa jadi budaya. Mungkin satu minggu, sehari, dua hari seluruh aktivitas kegiatan masyarakat dilakukan dengan bersepeda, ini juga untuk mengurangi efek polusi energi fosil dari kendaraan. Ini juga tentunya sumbangan dari ISSI untuk membantu mengurangi efek rumah kaca. Ini juga bagian dari komitmen untuk mengelola perubahan iklim akibat efek rumah kaca. Ini adalah bagian dari rangkaian kita ke depan,” papar Sigit.

Dengan ISSI, Sigit menambahkan bisa menjadi kawah candradimuka untuk menjaring talenta-talenta bibit pesepeda yang bisa diorbitkan menjadi atlet berprestasi, yakni dengan melakukan perlombaan atau turnamen di tingkat daerah.

“Untuk kemudian kita kembangkan. Sehingga ke depan dari kita, bisa mengharumkan nama bangsa,” ucap Sigit.

Lebih jauh Sigit mengungkapkan bahwa, bagaimana PB ISSI dapat berkontribusi dalam industri maupun investasi yang berkaitan dengan sepeda dalam rangka memicu pertumbuhan ekonomi nasional. Sigit yakin, berkembangnya dunia sepeda bisa menciptakan multiplier efek bagi daerah-daerah di sekitarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman sangat yakin, PB ISSI di bawah komando Listyo Sigit Prabowo akan menelurkan atlet-atlet pesepeda berkualitas yang ditargetkan meraih emas dalam berbagai event khususnya yang telah di depan mata yakni Sea Games Vietnam sehingga mengharumkan nama bangsa.

“Selamat bertugas bapak Listyo Sigit Prabowo beserta pengurusnya. Ketua Umum KONI pusat dan seluruh keluarga besarnya optimis sport sepeda akan maju ke depan,” tutup Marciano.

Gelar Lomba Orasi, Kapolri: Mari Ciptakan Alam Demokrasi yang Lebih Baik

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh pihak untuk menciptakan alam demokrasi di Indonesia kedepannya untuk semakin jauh lebih baik lagi. Diantaranya adalah menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Sigit saat menutup lomba orasi unjuk rasa Piala Kapolri 2021 dalam rangka memperingati momentum Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia, di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021).

“Jadi mari kedepan kita ciptakan alam demokrasi yang lebih baik, kebebasan berekspresi, kebebasan mengkritik, kebebasan berpendapat. Yang memang itu dilindungi oleh Konstitusi dan UU. Dan ini harus kita jaga,” kata Sigit.

Kesuksesan lomba orasi hari ini, kata Sigit, membuktikan bahwa Indonesia yang menganut sistem demokrasi, sangat menghargai kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi dari masyarakat luas.

Mantan Kapolda Banten ini juga berharap, lomba orasi ini dapat direfleksikan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Polri, dengan menyerap seluruh aspirasi dari masyarakat.

“Sebagaimana kita sampaikan di awal, Indonesia secara konstitusi sangat menghargai kebebasan demokrasi. Ini tentunya harus dipahami seluruh masyarakat Bangsa Indonesia. Tentunya juga seluruh pemangku kepentingan, termasuk didalamnya adalah Polri yang selalu berhadapan setiap hari dengan kegiatan aksi unjuk rasa,” ujar Sigit.

Eks Kabareskrim Polri ini memastikan, selama penyampaian aspirasi berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan, maka personel kepolisian harus memastikan kegiatan itu berjalan dengan baik.

“Tentunya bahwa apabila kegiatan unjuk rasa ini berlangsung sesuai aturan perundang-undangan maka kewajiban bagi seluruh anggota Polri untuk amankan agar pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum betul-betul bisa terselenggara dengan baik,” ucap Sigit.

Iklim demokrasi di Indonesia, kata Sigit, semakin hari makin baik. Oleh karena itu, menurut Sigit, tren positif tersebut harus tetap dipertahankan dengan memberikan wadah atau ruang dalam penyampaian pendapat dan aspirasi.

“Saya pesankan disini adalah, bagaimana kemudian di alam demokrasi makin hari makin baik ini, maka kebebasan menyampaikan ekspresi, kritik, dan aspirasi betul-betul bisa berjalan dengan baik,” tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit menekankan, penyampaian aspirasi yang baik adalah terlepas dari segala bentuk kepentingan segelintir kelompok yang kerap memanfaatkan situasi dan kondisi. Dengan begitu, kata Sigit, penyampaian aspirasi tidak akan terganggu dengan Noise yang dapat menghambat pesan dari masyarakat itu sendiri.

“Yang akhirnya kemudian pesan yang ingin disampaikan dari aspirasi teman-teman justru tidak sampai. Kedepan bagaimana kita buat suasana iklim yang baik di alam demokrasi yang semakin maju ini. Sehingga penyampaian pesan ini betul-betul tersampaikan dengan jernih tidak ada noise. Dengan begitu, para pengambil keputusan, pemangku kebijakan, mendengarkan dengan jelas, kemudian segera bisa ditindaklanjuti pesan tersebut tanpa terganggu oleh noise-noise tersebut. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama,” papar Sigit.

Disisi lain, dengan disaksikan oleh patung dua Pahlawan Bangsa Indonesia Soekarno dan Mohammad Hatta, Sigit meyakini, para peserta lomba orasi yang didominasi generasi muda, dapat menjadi pemimpin kedepannya.

“Ditengah-tengah Tugu Proklamasi, disaksikan dua pahlawan kita Bung Karno dan Bung Hatta. Saya meyakini diantara adik-adik semua akan ada calon pemimpin di masa datang. Dan kita yakin, karena saya melihat adik-adik memiliki kemampuan untuk itu,” ujar Sigit.

Tak lupa, Sigit memuji ide kreatifitas dari para peserta lomba orasi yang telah menuangkan aspirasi dan ekspresinya dalam kegiatan ini. Hal itu membuat dewan juri kesulitan dalam menentukan pemenang.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh adik-adik yang telah berekspresi, berinspirasi dengan ide-ide kreatif. Sehingga kita semua melihat dalam tayangan gimana penyampaian ekspresi, penyampaian pesan betul-betul menyentuh. Saya lihat semuanya memiliki kualitas sangat baik,” ucap Sigit.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyampaikan apresiasi kepada Kapolri yang telah memberikan ruang atau wadah kepada masyarakat menyampaikan pendapat dengan menggelar lomba orasi.

“Terima kasih kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran serta Kompolnas atas kerjasama yang hari ini kita wujudkan merupakan kelanjutan MoU kita. Mudah-mudahan Polri semakin maju, bangsa kita maju, demokrasi kita semakin maju,” ujar Ahmad Taufan.

Ahmad Taufan menyebut, kegiatan ini diharapkan bisa membuat aparat kepolisian bisa semakin profesional dalam penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat.

“Karena itu mari kita hormati juga mereka sebagai bagian dari Bangsa Indonesia yang ingin membangun negeri ini. Tentu kita bersama-sama berjanji membangun bangsa kita untuk menjadi bangsa besar, bangsa yang menghormati norma hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan serta kemajuan kita bersama,” ucap Ahmad Taufan.

Dalam lomba orasi ini melahirkan enam pemenang yang terdiri dari Juara I hingga III dan Juara Harapan I sampai dengan III.

Adapun rinciannya;

  • Juara I disabet oleh Tim Aman Kesal Unesa, Jawa Timur yang mengusung tema anti perundungan dan kekerasan seksual
  • Juara II Tim Sembur Paus dari NTT dengan tema hak adat dalam cengkeraman negara
  • Juara III Tim Pemberantasan Tikus dari Sumatera Barat dengan tema koruptor dan pelakor
  • Juara Harapan I Tim Justisia dari Maluku Utara dengan tema kekerasan seksual terhadap perempuan
  • Juara Harapan II Tim Lingkar Hijau dari Sulawesi Selatan dengan tema orasi humanis HAM
  • Juara Harapan III Tim Uniba dari Kalimantan Timur yang mengusung tema memperingati hari HAM

Lantik 44 Eks Pegawai KPK Jadi ASN, Kapolri: Kita Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Rangka Antikorupsi

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik 44 orang eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di institusi Polri. Hal itu dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi se-Dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menekankan kepada 44 orang itu untuk ikut berperan aktif memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan budaya antikorupsi dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia.

“Selamat bergabung. Kita perkuat komitmen dan kebijakan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim, budaya, ekosistem antikorupsi. Sehingga iklim investasi, APBN yang digunakan dan seluruh rangkaian kebijakan dalam rangka mendukung dan mengembalikan pertumbuhan perekonomian Indonesia betul-betul bisa terlaksana dengan baik,” kata Sigit dalam amanatnya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, kehadiran 44 orang tersebut juga memperkuat organisasi Polri yang terus berkomitmen dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Semangat itu, kata Sigit juga sejalan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar penegakan hukum. Melainkan, harus menyentuh pada hal yang bersifat fundamental untuk menyelesaikan akar permasalahan.

“Dan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan Hakordia tadi pagi, dimana beliau sampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum. Namun harus lebih menyentuh pada hal yang bersifat fundamental menyelesaikan akar-akar permasalahan. Karena itu sangat penting diperkuat divisi pencegahan dalam pemberantasan korupsi,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki 44 orang itu, Sigit optimis bahwa, kedepannya akan semakin memperkuat institusi Polri dalam rangka pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.

“Tentunya dengan kehadiran seluruh rekan-rekan dengan rekam jejak rekan-rekan yang saya tidak ragukan lagi, saya yakin rekan-rekan akan memperkuat organisasi Polri dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap Sigit.

Sigit menekankan, saat ini, Indonesia sedang menghadapi posisi sulit lantaran harus mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karenanya, Ia menegaskan kepada 44 orang itu untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBN agar tepat sasaran dan mengurangi risiko terjadinya kebocoran.

Lebih dalam, Sigit juga meminta kepada mereka untuk sama-sama menciptakan iklim investasi dengan tujuan memberikan kepastian bagi para investor dari dalam maupun luar negeri.

“Di Indonesia kita tahu indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari peringkat 85 menjadi 102. Ini menjadi tantangan kita semua, khususnya Polri untuk perbaiki indeks persepsi korupsi ini. Kami yakin dengan bergabungnya rekan-rekan, bahwa indeks persepsi korupsi akan bisa kita perbaiki,” tutur Sigit.

Karenanya, Sigit menyampaikan dibutuhkan peran dari 44 orang tersebut untuk melakukan perubahan mindset, memberikan pendampingan, melakukan upaya pencegahan, penangkalan dan bila diperlukan ikut membantu melakukan kerjasama hubungan internasional dalam rangka melaksanakan tracing recovery asset.

“Saat ini kita sedang lakukan perubahan terhadap Dittipidkor Bareskrim Polri yang akan kita jadikan Kortas (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sehingga didalamnya berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerjasama sampai dengan penindakan,” ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit memaparkan bahwa, perekrutan 44 eks pegawai KPK ini telah dilakukan secara cermat dan berhati-hati dengan memerhatikan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga ke depan, tidak akan menimbulkan permasalahan hukum.

Polri, dipastikan Sigit, telah menyelesaikan proses pengangkatan khusus menjadi pegawai ASN di lingkungan Polri sesuai dengan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahkan terkait perekrutan ini, Sigit memastikan, Polri telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan berbagai instansi terkait yaitu Kemensetneg RI, Kemenpan-RB RI, Kemenkum HAM RI, MK, MA, BKN, dan para ahli di bidang administrasi dan tata negara.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses pengangkatan ini sebagai wujud semangat antikorupsi,” tutup Sigit.

Kapolri Ingin Lemdiklat Jadi “Dapur” Pencetak SDM Unggul yang Dicintai Masyarakat

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap bahwa Lemdiklat Polri harus menjadi “dapur” untuk mencetak sosok personel kepolisian yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik seperti yang diharapkan dan dicintai serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Sigit dalam sidang pleno Dewan Pendidikan dan Pelatihan (Wandiklat) Polri, Rabu (8/12/2021). Menurut Sigit, Wandiklat memiliki peran penting sebagai tahap awal perumusan kebijakan yang menentukan kompetensi dan kualitas seorang prajurit Korps Bhayangkara.

“Oleh karena itu untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang unggul, Lemdiklat Polri menjadi kunci utama sebagai “dapur” pengolahan SDM Polri. Agar betul-betul terwujud SDM Polri yang unggul,” kata Sigit dalam arahannya.

Dalam Wandiklat ini, mantan Kapolda Banten tersebut menekankan, pentingnya menerapkan tiga kompentensi, yakni, kompetensi teknis, kompetensi Leadership dan kompetensi etika. Serta tetap mengacu pada delapan standar pendidikan Polri, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

“Delapan standar pendidikan ini tentunya harus kita jadikan acuan sehingga betul-betul bisa dilaksanakaan dengan baik,” ujar Sigit.

Terkait tiga kompentensi, eks Kabareskrim Polri ini menegaskan harus diterapkan di seluruh pendidikan yang ada, mulai dari Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) dan Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum).

“Output yang kita harapkan, dimana mereka memiliki kompetensi teknis, kompetensi etika dan kompetensi Leadership. Sehingga betul-betul bisa dilahirkan personel Polri yang memiliki kemampuan sebagai Polri yang memiliki SDM yang mumpuni, unggul, dan profesional. Sehingga kita mampu lahirkan dan wujudkan personel Polri yang pada saat melaksanakan tugasnya menjadi Polri yang betul-betul bisa dekat dengan masyarakat, bisa dipercaya masyarakat dan dicintai masyarakat. Ini adalah PR kita,” ucap Sigit.

Menurut Sigit, tiga kompetensi mutlak harus dimiliki oleh personel kepolisian. Sebab itu, Sigit berharap, Lemdiklat Polri menanamkan hal itu sejak awal mula pendidikan dan pelatihan dengan cara yang tepat dan proporsional.

Dari segi pembentukan, kata Sigit, maka yang harus disajikan adalah kompetensi teknis dan kompetensi etika. Lalu, di segi pengembangan yang harus diberikan adalah kompetensi Leadership dan etika yang harus betul-betul ditanamkan.

“Pendidikan pengembangan Dikbangspes, kompetensi teknis yang kita harapkan betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas terkini,” tutur Sigit.

Dari proses pembentukan, Sigit juga menegaskan bahwa, personel kepolisian harus dapat melakukan diskresi kepolisian dan penggunaan kekuatan secara bertanggung jawab. Pasalnya, hal itu harus sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas (keperluan) dan akuntabilitas.

Dalam kesempatan ini, Sigit juga mengingatkan soal harapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan SDM yang unggul dan Presisi dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Karena itu, pengembangan SDM di Korps Bhayangkara menjadi salah satu peran yang sentral.

“Untuk itu pengembangan SDM Polri harus diperhatikan secara serius. Mulai dari rekrutmen pendidikan dan promosi harus dilakukan transparan dan akuntabel. Kemudian harus dibentuk dan diciptakan karakter sesuai dengan tugas Polri dan tentunya harus menguasai ilmu pengetahuan yang baru,” tutup Sigit.

Peduli Korban Erupsi Semeru, Polwan RI Salurkan Bansos dan Gelar Trauma Healing

JAKARTA— Polisi Wanita (Polwan) bergerak membantu korban bencana erupsi Gunung Semeru dengan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) serta menggelar trauma healing.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan, kegiatan Polwan peduli erupsi Gunung Semeru ini dipimpin oleh Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri Brigjen Apriastini Baktibugiansri selaku Perwira Koordinator (Pakor) dalam kegiatan ini.

Selain Kapusjarah, Karojianbang Lemdiklat Polri Brigjen Juansih juga ikut dalam kegiatan ini. Kemudian, tenaga Dokter dan Kesehatan (Dokkes) Investigasi Pusdokkes Polri Kombes Rudiatin juga dilibatkan.

“75 orang tim trauma healing bersama Biro Psikologi SDM Polda Jawa Timur diturunkan,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/12).

Dedi menuturkan, selama dua hari pelaksanaan kegiatan Polwan Peduli Erupsi Semeru ini telah mengunjungi lima titik lokasi pengungsian antara lain di Koperasi PGRI, posko pengungsi di Candi Puro, posko pengungsi di Balai Desa Jarit dan Kampung Renteng serta Desa Kamar Kajang.

Tercatat, kata Dedi, 230 orang masih mengungsi di posko Candi Puro, 150 orang di Desa Penanggal, 100 orang di Desa Sumbermujur dan 100 orang di Desa Sumberwuluh.

Adapun bantuan sosial yang diberikan kepada para pengungusi seperti pakaian dalam, pampers, biskuit, kasur gulung, tikar, selimut, susu bayi, pembalut wanita, vitamin, minyak telon, minyak kayu putih serta kebutuhan sehari-hari lainnya.

“Dalam kegiatan itu, tim Polwan peduli juga mengunjungi korban yang tengah dirawat di RS Bhayangkara III Lumajang,” pungkas Dedi.